Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Informasi menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),  Senin (2/6) kemarin.

“Keterbukaan informasi tidak sekadar kewajiban regulatif,"

Kegiatan yang mengangkat tema, “Melalui Keterbukaan Informasi Publik, Kita Wujudkan Biro Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel" ini merupakan bagian dari agenda rutin Jam Aspirasi Staf (JAS) yang diinisiasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Komisioner KI DKI, Aang Muhdi Gozali, keterbukaan informasi penting sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas.

“Keterbukaan informasi tidak sekadar kewajiban regulatif, melainkan strategi penting untuk membangun kepercayaan antara badan publik dan masyarakat. Keterbukaan adalah pintu menuju transparansi yang merupakan dasar utama akuntabilitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/5).

Aang menjelaskan landasan hukum keterbukaan informasi publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, kata Aang, Pemprov DKI Jakarta telah memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024 sebagai revisi dari Pergub Nomor 175 Tahun 2016.

“Dalam Pergub diatur secara rinci jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan, seperti yang berkaitan dengan keamanan negara dan data pribadi,” jelas Aang.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga merupakan komitmen moral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan dipercaya publik.

"Kami berharap melalui sosialisasi ini, jajaran Biro Pemerintahan mendapat pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan UU KIP di lingkungan kerja. Sekaligus pemantik semangat untuk menjadikan keterbukaan sebagai budaya kerja,” tandasnya.